Polemik Blusukan Risma

         
           

Efriza
Peneliti Citra Institute

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam reshuffle pertama di kabinet Indonesia Maju menunjuk Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial menggantikan Julian Batubara, yang tersandung kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp17 miliar. Antusias dan Harapan Publik pun tinggi berdasarkan kinerja Risma sebagai walikota Surabaya populer di publik.

Persepsi positif masyarakat dapat menurun bahkan drastis, jika tak segera mengakhiri pro dan kontra. Kekhawatiran berubahnya persepsi positif menjadi negatif, turut menghinggapi di kalangan anggota PDI Perjuangan. Penyebabnya adalah Risma sebagai Menteri Sosial dalam kurun waktu 16 hari kerjanya pasca dilantik malah mengesankan, Menteri Sosial offside. Risma bekerja layaknya menuju Kursi DKI-1 dengan gaya ‘blusukan-nya’. Padahal Risma ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menata ulang kerja Kementerian Sosial dalam meraih kembali simpatik publik pasca terjadinya korupsi dana Bansos yang dilakukan oleh Pimpinan Tertinggi kementerian tersebut, Julian Batubara.

Polemik Blusukan

Saat dinas kerja hari pertama, Risma langsung melakukan aksi, bak Jokowi tempo lalu kala mencari simpatik masyarakat menuju Kursi DKI-1, dengan melakukan blusukan disertai diskusi dengan warga di kawasan Sungai Ciliwung, Jakarta. Potret kerja pertama Risma, dilanjutkan dengan gaya serupa, blusukan diberbagai tempat pada hari-hari berikutnya seperti kemarin (8/1) Risma mengunjungi Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis Pangudi Luhur, Bekasi; pro dan kontra berhamburan di masyarakat dan anggota partai tempat Risma bernaung.

Pro dan Kontra bermuara pada satu pertanyaan, Apakah Risma sedang mempersiapkan diri menuju Kursi DKI-1? Dalam menjawab pertanyaan ini, sebenarnya terlalu terburu-terburu, jika kita men-judge, Menteri Sosial demi kepentingan Risma menuju Kursi DKI-1. Sebab, rencana Pilkada DKI saja masih terjadi perdebatan, apakah akan tetap mengikuti jadwal yang telah ditetapkan KPU pada tahun 2024 nanti, atau memilih menormalisasikan Pilkada tahun 2022 dan 2023 seperti dorongan dari masyarakat madani.

Sebenarnya, tak ada yang salah dari kerja blusukan yang dilakukan Risma. Tetapi, amat disayangkan, Risma memilih blusukan sebagai program kerja pertamanya, dibandingkan melakukan kerja ke dalam dengan membenahi internal di Kementerian Sosial dari dampak korupsi yang dilakukan pimpinan tertinggi lembaga tersebut. Risma memang juga telah melakukan kerja membenahi dana bansos misalnya, agar lebih tepat sasaran dengan hanya berpedoman pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Domisili, bahkan dana Bansos pun telah mulai dicairkan untuk masyarakat sebesar Rp300 ribu.

Polemik Perlu Dihindari

Polemik akan terus berlangsung hangat di tengah masyarakat. Jika Risma membiarkan tanpa menegaskan diri, ia bekerja sebagai Menteri Sosial, bukan sedang mempersiapkan diri menuju Kursi DKI-1 dengan menggunakan jabatan sebagai Menteri Sosial.
Tak bisa diabaikan, popularitas dan elektabilitas Risma memang sedang memperoleh poin positif tinggi bagi masyarakat, selain Ganjar Pranowo dari sesama kader PDI Perjuangan. Popularitas kedua calon ini, tentu akan membentuk persepsi Ganjar atau Risma di RI-1, ataukah Risma menuju DKI-1 sedangkan Ganjar menuju RI-1.

Purna tugas dengan baik sebagai Walikota Surbaya dua periode, kemudian langsung ditunjuk sebagai Menteri Sosial, lalu melakukan gebrakan ala Jokowi dengan cara Blusukan. Wajar akhirnya, bagi yang bersimpatik terhadap Risma dan penuh harap bahwa Ibukota DKI akan semakin baik jika ke depannya dipimpin oleh Risma, kemudian berpikir membentuk relawan Risma for DKI-1, misalnya. Dukungan relawan, tidak salah, meski terlalu dini sekalipun, bahkan untuk Risma menuju For DKI-1 maupun Kursi RI-1, sekalipun. Tetapi sangat disayangkan, jika kerja Risma yang belum genap 30 hari, yang diyakini ia juga belum sepenuhnya dapat beradaptasi, juga telah memperoleh hasil evaluasi yang benar-benar tepat, bahkan dapat merumuskan berbagai kebijakan-kebijakan baru berdasarkan visi-misi Presiden Jokowi, malah yang menimbulkan kesan adalah Risma memiliki agenda tersembunyi sebagai Menteri Sosial.

Rakyat Indonesia, menginginkan Risma yang memiliki kinerja baik di kala menjadi Walikota Surabaya, bisa bekerja dengan maksimal sebagai menteri sosial, apalagi pandemi covid-19 di Indonesia saat ini sedang memasuki resiko penularan tertinggi dan kondisi ekonomi masyarakat pun kian merosot. Kerja nyata, keputusan dan kebijakan yang tepat sasaran bagi masyarakat, adalah yang ditunggu-tunggu dari kinerja Risma sebagai Menteri Sosial.

Kinerja Risma, melalui Blusukan tidaklah buruk. Malah semestinya, Risma juga melakukan blusukan ke berbagai daerah. Agar Risma, menjadi milik seluruh rakyat Indonesia sebagai menteri sosial. Keputusan dan kebijakan dihasilkan juga lebih tepat sasaran berdasarkan penjaringan aspirasi dari seluruh daerah di Indonesia tersebut. Namun, Risma harus segera akhiri polemik ini, agar ia dapat bekerja maksimal. Jangan sampai Risma berpikir lebih keras, sekadar untuk melayani polemik di masyarakat. Pasca blusukan saja, polemik di masyarakat sudah beraneka ragam, seperti menganggap bahwa diskusi Risma dengan warga dalam kerja dinas blusukan adalah settingan semata.

Risma harus menunjukkan bahwa ia menerima amanat untuk menduduki kursi menteri sosial bukan sebagai batu loncatan menuju DKI-1. Polemik-polemik yang muncul di ruang publik, harus segera diakhiri oleh Risma sendiri, jangan sampai simpatik masyarakat mengalami penurunan, Risma lalu dianggap tak memiliki kepantasan sebagai pimpinan kementerian sosial, Risma dianggap hanya mengejar popularitas. Imbasnya, tentu pada pemerintahan sekaligus Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan.

Kerja Risma dengan langsung melakukan blusukan, semestinya dipahami bahwa tidak seperti membalikkan telapak tangan, dapat membuat popularitas PDI Perjuangan menjadi normal kembali setelah Menteri Sosial Julian Batubara sesama kader Banteng, tersandung kasus Korupsi. Risma harus bekerja untuk masyarakat banyak, popularitas dan elektabilitas Risma dapat mempengaruhi pemerintahan Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan. Dan, kita tak mengharapkan terulang kembali, Menteri Sosial Jilid II yang mengundurkan diri dari Kabinet Presiden Jokowi untuk menuju Kursi Eksekutif di daerah, setelah terjadi menteri sosial di periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi mengundurkan diri untuk Jatim-1. Jika preseden itu terulang kembali, maka pernyataan yang muncul di publik adalah, duduki kursi Menteri Sosial untuk batu loncatan memperoleh jabatan eksekutif di daerah, amat disayangkan jika ini terjadi.

Artikel ini telah direbitkan di Times Indonesia https://www.timesindonesia.co.id/read/news/321281/polemik-blusukan-risma

0
0
0
s2sdefault