Menuju Ombudsman RI Yang Berwibawa, Efektif, dan Adil; Strategi Ombudsman RI Dalam Pengawasan Pelayanan Publik

         
           

Oleh : Hery Susanto, SPi, MSi
Ketua Umum Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORNAS MP-BPJS)

 

Ombudsman RI atau disingkat ORI merupakan lembaga yang mempunyai fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara, badan hukum milik swasta maupun perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik baik yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). (Pasal 1 UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI).

Sebagai lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang telah berusia 12 tahun, tentunya ORI telah mempunyai sejumlah perangkat peraturan perundang-undangan yang mendukung jalannya fungsi, tugas dan wewenangnya. UU Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI merupakan benteng utama yang mendasarkan ORI melakukan fungsi, tugas dan wewenangnya dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam catatan yang tercatat dalam situs ombudsman.go,id setidaknya ORI ada dibekali 7 UU, 12 peraturan pemerintah, 5 peraturan setingkat kepres, 2 peraturan setingkat kepmen, 44 peraturan ORI, 5 Keputusan Ketua ORI dan 14 peraturan Sekretaris Jenderal ORI.

Dengan usia yang telah dilewati dan sekian banyaknya peraturan perundang-undangan yang dimilikinya tentu saja harus membuat ORI mampu menjawab tuntutan publik dalam menjalankan tugasnya tersebut. Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik hingga sekarang ini masih banyak ditemukan praktek-praktek maladministrasi dan korupsi. Tidak saja di lembaga pemerintahan melainkan juga di seluruh pihak yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik bagi seluruh warga negara dan penduduk.

Menurut Nigro dalam Widodo (2001), bentuk praktek maladministrasi yang sering terjadi antara lain : ketidakjujuran, perilaku yang buruk, mengabaikan hukum, favoritisme dalam menafsirkan hukum, perlakuan yang tidak adil terhadap pegawai, inefisiensi bruto, menutup-nutupi kesalahan, dan gagal dalam berinisiatif. Bentuk praktek tersebut di atas merupakan karakter penyelenggara pelayanan publik yang sering ditemui oleh masyarakat kita di lapangan. Tentu saja ORI sebagai leading sektor pengawasan pelayanan publik harus berusaha keras untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami agar praktek maladministrasi dan korupsi bisa diminimalisir guna perbaikan mutu pelayanan publik.

Fungsi, Tugas dan Wewenang ORI

Visi Ombudsman RI : “Ombudsman Republik Indonesia Yang Berwibawa, Efektif Dan Adil”.

Misi Ombudsman RI:
• Memperkuat Kelembagaan.
• Meningkatkan kualitas pelayanan Ombudsman RI.
• Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.
• Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik oleh penyelenggara pemerintahan.
• Memperkuat pemberantasan dan pencegahan maladministrasi dan korupsi.

Dalam UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI Pasal 3 dijelaskan bahwa ORI berasaskan : a. kepatutan, b. keadilan. c. non diskriminasi, d. tidak memihak, e. akuntabilitas, f. keseimbangan, g. keterbukaan, dan h. kerahasiaan.

Pasal 6 UU ORI menjelaskan fungsi lembaga tersebut yakni mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Pasal 7 UU ORI menjelaskan ORI bertugas yakni sebagai berikut : a. menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b. melakukan pemeriksaan subtansi atas laporan ; c. menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman; d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; e. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; f. membangun jaringan kerja; g. melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh UU.

Pasal 8 Ayat (1) UU ORI menjelaskan guna menjalankan fungsi dan tugasnya ORI harus memperhatikan kewenangannya, yakni sebagai berikut : a. meminta keterangan secara lisandan/atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada ORI; b. memeriksa keputusan, surat menyurat atau dokumen lain yang ada pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan; c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaaanlaporan dari instansi terlapor; d. melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor dan pihak lain yang terkait dengan laporan; e. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak; f. membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; g. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi.

Poin-poin yang dijelaskan tersebut di atas harus menjadi landasan dalam menyusun strategi dan program Ombudsman RI dalam menjalankan pengawasan pelayanan publik. Bagaimanapun penyelenggaraan pelayanan publik sangat dinamis dan dipengaruhi banyak faktor dari internal maupun eksternalnya.

Telaah UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Pelayanan publik menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 dikatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 4 UU tersebut mengatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publi berasaskan : kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik pihak penyedia jasa tersebut berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan. Penyelenggaraan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi : pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan masyarakat, dan pelayanan konsultasi. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara harus bertanggungjawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan.

Dalam konteks pengawasan, peranserta masyarakat pun sangat penting dilakukan. Hal ini karena masyarakat lah yang berada di garda depan yang langsung mengalami pelayanan publik dalam segala bidang. Disini ORI harus mampu bekerjasama dan mendorong peranserta masyarakat untuk bisa sinergis dalam pengawasan pelayanan publik.

Strategi dan Program ORI Dalam Pengawasan Pelayanan Publik

Menurut Ara Indonesia (2020), ada beberapa poin prasyarat anggota ORI yang sangat diharapkan dalam menghadapi dinamika penyelenggaran pelayanan publik di Indonesia, yakni sebagai berikut :

  1. Kita membutuhkan anggota ORI yang profesional dan kompeten—baik dalam kompetensi maupun intelektualitas. Anggota ORI harus tahu dan memahami persoalan yang diselidiki, memiliki gairah natural untuk melakukan penyelidikan, memiliki kemampuan atau daya analitik yang mumpuni hingga mampu memahami esensi masalah, serta cukup cerdas dalam menerima keluhan masyarakat. Tanpa itu semua, pengaduan masyarakat akan dengan mudah dapat diabaikan—karena tidak mampu menangkap esensi dan akibat lanjutan dari materi pengaduan; atau bahkan karena ketidaktahuan. Di atas semua itu, anggota ORI harus mengetahui dengan baik berbagai masalah pelayanan publik agar dapat memberikan informasi yang tepat/sesuai serta memberikan arahan dan akses tentang institusi mana yang berkaitan dengan pengaduan tersebut.
  2. Anggota ORI haruslah orang-orang yang beritegritas dan memiliki mentalitas anti-korupsi yang kuat. Anggota ORI seharusnya bukan orang yang serakah. Bila berintegritas tinggi dan anti-korupsi, besar kemungkinan ia tidak akan mentolerir tindakan korupsi dan maladministrasi apa pun.
  3. Dalam pelaksanaan tugas, proses mulai dari menerima pengaduan hingga penyelesaian bisa jadi sangat birokratis, tidak efisien dan tidak ditangani secara khusus. Karena itu, koordinasi/kerja sama menjadi sangat penting, juga kesamaan pemahaman dan pengetahuan.
  4. ORI harus terus meyakinkan masyarakat bahwa proses pengaduan yang disampaikan kepada ORI tidak ‘hangat-hangat tahi ayam’. Proses penanganan pengaduan ORI tidak sama dengan—misalnya—kasus hukum yang dibawa ke pengadilan. Proses penanganan pengaduan oleh ORI bisa sangat rahasia—dan justru di sinilah ancaman datang bagi kinerja dan kredibilitas ORI.
  5. ORI harus melakukan survey pengaduan pelayanan publik setiap tahun dan diumumkan secara luas, agar progres dan keadaan setiap tahun terlihat dan dapat dibandingkan. Masyarakat dapat menilai kinerja ORI secara langsung.
  6. Proses pengaduan oleh ORI tidak boleh dilakukan secara sepihak. Laporan hasil kerja ORI harus terlebih dahulu diketahui oleh pelapor, sebelum diketahui oleh institusi yang sedang diselidiki.
  7. ORI tidak boleh bekerja dibawah tekanan pihak mana pun, atau sekadar dipasang sebagai ‘gate-keepers’ bagi kepentingan tertentu pemerintah. Kita harus jujur, ORI berpotensi sekadar menjadi ‘window dressing’ daripada upaya serius untuk menyelidiki persoalan kualitas pelayanan publik.
  8. ORI harus terus meningkatkan interaksi dengan masyarakat dalam berbagai bentuk dan kegiatan, untuk meghilangkan kecurigaan terkait—antara lain, yang utama—independensi.

il

Alur Perumusan Strategi dan Program Ombudsman RI

Dengan demikian ke depan diperlukan beberapa strategi dan program dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya ORI di masa depan yakni sebagai berikut, yakni :

  1. Memperkuat kelembagaan sesuai fungsi, tugas dan wewenang ORI melalui program pembinaan dan pelatihan SDM dan struktural ORI dari pusat sampai daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Misalnya pelatihan investigasi lapangan, pelatihan mediasi dan konsiliasi, perluasan ORI hingga ke kabupaten/kota dll.
  2. Meningkatkan partiisipasi masyarakat dalam pemberantasan dan pencegahan praktek maladministrasi dan KKN. Hal ini dilakukan dengan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang fungsi, tugas dan wewenang ORI serta urgensi standar pelayanan publik. misalnya : membangun sahabat ORI, ORI turun ke desa, sosialisasi di pasar, dll.
  3. Meningkatkan relasi kelembagaan dengan instansi pemerintahan, DPR/DPRD, BUMN/BUMD/BHMN/BUMS, lembaga kemasyarakatan dan perseorangan. Hal ini demi upaya pemberantasan dan pencegahan praktek maladministrasi dan KKN. Misalnya : Kunjungan terhadap pelayanan pembuatan akta kelahiran di disdukcapil, kunjungan kerja ke kantor BPJS Kesehatan melihat pelayanan JKN, mendorong dukungan politik anggaran untuk peningkatan kinerja ORI dll.
  4. Membangun dialog interaktif dengan instansi pemerintah, swasta, kelompok masyarakat atas problematika pelayanan publik yang dialami serta solusinya. Rutin membuat temu warga membahas pelayanan publik terkait SIM, sertifikasi tanah, kredit perbankan, ujian masuk sekolah, dll.
  5. Mensosialisasikan/mempublikasikan hasil kajian, kesimpulan dan rekomendasi ORI terkait laporan yang diterima dari masyarakat. Misalnya : menggunakan sarana medsos, media daring, kunjungan ke kantor media massa,dll untuk publikasi kegiatan ORI.
0
0
0
s2sdefault