160x200 web citra          
           

Yusa’ Farchan
Direktur Eksekutif Citra Institute;
Kaprodi Ilmu Pemerintahan Universitas Sutomo

 

Kritik sosial ber-genre seni mural belakangan ini muncul kembali secara ekspresif di berbagai ruang publik. Tak hanya di ruang fisik kota, visualisasi mural politik juga merambah di berbagai ruang publik virtual.

Mural politik muncul tenggelam seiring dengan respon negara dalam menyikapinya. Yang paling fenomenal adalah munculnya mural bergambar mirip Presiden Joko Widodo bertuliskan "404 Not Found". Mural dengan visualisasi wajah mirip Presiden Jokowi yang terletak di daerah Batu Ceper, Kota Tangerang akhirnya dihapus oleh petugas kepolisian pada Kamis (12/8/2021).

Sembilan tahun lalu (2012), mural politik bergambar Wapres Boediono dengan teks “Antara Ada dan Tiada” pernah muncul di Yogyakarta. Mural politik karya seniman asal Yogyakarta, Andrew Lumban Gaol tersebut akhirnya lenyap beberapa waktu kemudian dari seluruh jalanan di Kota Yogyakarta.

0
0
0
s2sdefault
         
           

Efriza
Peneliti Citra Institute

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam reshuffle pertama di kabinet Indonesia Maju menunjuk Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial menggantikan Julian Batubara, yang tersandung kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp17 miliar. Antusias dan Harapan Publik pun tinggi berdasarkan kinerja Risma sebagai walikota Surabaya populer di publik.

Persepsi positif masyarakat dapat menurun bahkan drastis, jika tak segera mengakhiri pro dan kontra. Kekhawatiran berubahnya persepsi positif menjadi negatif, turut menghinggapi di kalangan anggota PDI Perjuangan. Penyebabnya adalah Risma sebagai Menteri Sosial dalam kurun waktu 16 hari kerjanya pasca dilantik malah mengesankan, Menteri Sosial offside. Risma bekerja layaknya menuju Kursi DKI-1 dengan gaya ‘blusukan-nya’. Padahal Risma ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menata ulang kerja Kementerian Sosial dalam meraih kembali simpatik publik pasca terjadinya korupsi dana Bansos yang dilakukan oleh Pimpinan Tertinggi kementerian tersebut, Julian Batubara.

0
0
0
s2sdefault
NAWARI 160X200          
           

Nawari
Peneliti Muda Citra Institute

 

Wacana jabatan presiden 3 (Tiga) periode kembali mencuat ke permukaan publik. Setelah beberapa relawan Jokowi-Prabowo atau Jakpro membentuk sekretariat dan menyatakan dukungan secara terbuka terhadap Presiden Jokowi untuk ikut berkontestasi kembali di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari dikenal sebagai pelantang gagasan Jokowi-Prabowo atau Jakpro 2024. Menurut Qodari komunitasnya akan terus mendorong agar Presiden Jokowi bisa mencalonkan lagi di Pilpres 2024 berpasangan dengan ketua umum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto.

Sebelumnya wacana masa jabatan presiden tiga periode pertama kali menggema di media sosial ketika mantan ketua Majelis Permusyawaratn Rakyat (MPR) Amien Rais mengungkapkan adanya upaya untuk mengandemen pasal yang berkaitan dengan masa jabatan Presiden di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Kendati demikian Presiden Jokowi membantah isu tersebut dalam konferensi fersnya pada 15 Maret 2021.

0
0
0
s2sdefault
         
           

Efriza
Peneliti Citra Institute

 

Memasuki bulan Desember 2020 lalu, amat disayangkan bahwa Pemerintah Pusat justru menurunkan sosialisasi masif untuk mencegah terjadinya peningkatan penyebaran covid-19. Pengawasan dan evaluasi juga menurun, yang disebabkan konsentrasi dialihkan untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada.

Penurunan perhatian disinyalir karena Presiden Jokowi “meradang” atas kinerja Menteri Kesehatan yang tetap tak sesuai harapan. Dalam konteks vaksinasi misalnya, Presiden Jokowi sebenarnya mengharapkan secepatnya. Jika perlu, akhir Desember 2020, vaksinasi sudah dilakukan agar agenda lain yang telah ditetapkan dapat dijalankan, misalnya, pembukaan sekolah secara tatap muka yang dicanangkan Januari 2021. Namun impian ini buyar tertiup angin. Akar permasalahannya adalah lambatnya hasil uji klinis, padahal pemerintah telah mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin Sinovac dari China pada 6 Desember lalu. Kekecewaan inilah yang disinyalir melandasi Presiden Jokowi melakukan reshuffle terhadap Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, pada 22 Desember 2020 lalu.

0
0
0
s2sdefault
YF 160 x 200          
           

Yusa’ Farchan
Direktur Eksekutif Citra Institute;
Kandidat Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional

 

Geger “kudeta” Partai Demokrat memasuki babak baru dengan terpilihnya Moeldoko, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) sebagai Ketua Umum dalam forum Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara, 5/3/2021. Pasca terpilihnya Moeldoko dalam forum KLB yang berlangsung super cepat itu, ritme konflik semakin mengkristal. Saling lapor dengan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menandai Partai Demokrat sedang berada dalam klimaks kegaduhan.

Terpilihnya mantan Panglima TNI tersebut menuai kritik banyak kalangan karena dianggap menabrak batas-batas standar etik dan moral pejabat publik. Moeldoko tentu tidak berdiri sendiri. Rasanya mustahil jika tidak ada kekuatan besar di belakangnya. Apalagi, Presiden Jokowi sejauh ini tampak “membiarkan” akrobat politik pembantu-nya tersebut dengan dalih bahwa konflik tersebut adalah urusan internal Partai Demokrat.

0
0
0
s2sdefault
         
           

Yusa’ Farchan
Direktur Eksekutif Citra Institute;
Peneliti Pusat Reformasi Pemilu (CETRO) 2007-2009

 

Perkembangan politik nasional semakin bergerak dinamis dengan dihidupkannya kembali mesin politik Partai Masyumi. Dengan tagline Masyumi Reborn, partai politik yang pernah dibubarkan pada 1960 ini dideklarasikan kembali bertepatan dengan tasyakuran milad ke 75 Partai Masyumi di aula Masjid Furqon, Jakarta Pusat, 7 November 2020.

Upaya menghidupkan kembali Partai Masyumi saat ini sebetulnya bukan kali yang pertama. Sejak dibebaskan dari tahanan pada awal 1966, Mohammad Natsir, pendiri sekaligus mantan Ketua Umum Partai Masyumi berupaya menghidupkan kembali partai politik yang didirikan pada November 1945 dan dibubarkan Sukarno 15 tahun kemudian.

0
0
0
s2sdefault
         
           

Efriza
Peneliti Citra Institute
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara [STIP-AN]

 

Pertengahan bulan Februari yang lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan wacana mengenai revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Wacana itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta (15/2/2021).

0
0
0
s2sdefault
         
           

Efriza
Peneliti Citra Institute; Penulis Buku “Kekuasaan Politik”

 

Pemerintah dan penyelenggara pemilu tetap kukuh melanjutkan Pilkada di tengah pandemi. Sikap kukuh ini ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

0
0
0
s2sdefault
         
           

Efriza
Peneliti Citra Institute, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN)

 

Pengaturan jadwal pelaksanaan Pilkada Serentak menghangat kembali seiring rencana revisi Undang-Undang Pemilu (UU Nomor 7 Tahun 2017). Partai-partai politik awalnya memang bersuara nyaring di gedung Senayan, namun dalam perkembangannya, dorongan untuk melakukan revisi kian menyusut. Suara partai-partai makin sayup-sayup terdengar. Hal ini disebabkan karena pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak rencana revisi UU Pemilu. Pemerintah tetap bersikeras atas rumusan undang-undang sebelumnya, yang menetapkan Pilkada dilakukan secara serentak dengan Pemilu Nasional di tahun 2024 (Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 tahun 2016).

0
0
0
s2sdefault
         
           

Oleh : Hery Susanto, SPi, MSi
Ketua Umum Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORNAS MP-BPJS)

 

Ombudsman RI atau disingkat ORI merupakan lembaga yang mempunyai fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara, badan hukum milik swasta maupun perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik baik yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). (Pasal 1 UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI).

0
0
0
s2sdefault
         
           

Efriza
Peneliti Citra Institute, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN)

 

Konferensi pers Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Ketua Umum Partai Demokrat menarik perhatian publik. Ia menyatakan adanya gerakan upaya kudeta kepemimpinan partai demokrat. Kudeta ini disinyalir melibatkan pejabat tinggi pemerintahan. Lalu, sebenarnya apa yang terjadi dengan Partai Demokrat? Dan, mengapa ada gerakan yang disinyalir Kudeta tersebut? Artikel ini ingin membahas permasalahan tersebut.

Partai Demokrat Seperti Balon Tiup

Partai Demokrat sejak dua pemilu terakhir, mengalami penurunan suara drastis dan konsisten. Partai ini layaknya sebuah balon tiup, dari tak ada, lalu ditiup/dipompa hingga membesar, tetapi ketika udara di dalam balon itu hilang, akan menyusut hingga mengempis.

0
0
0
s2sdefault
         
           

Hasrul Harahap
Peneliti Citra Institute; Tenaga Ahli DPR RI

 

Sejak Pengawas Pemilu terbentuk tahun 2007 hingga 2020 ini, kewenangannya mengalami eskalasi terus meningkat baik dalam menyelenggarakan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Pada embrio awal, pengawas pemilu merupakan bagian subordinat dari Komisi Pemilihan Umum. Pada fase selanjutnya (kurun waktu 2011-2015), bawaslu dikenal memiliki kewenangan mencegah dan penindak atas laporan atau temuan dugaan pelanggaran.

Dewasa ini, pengawas pemilu diberi kewenangan tambahan oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa proses politik pemilu dan pilkada. Kewenangan ini tergolong baru.

0
0
0
s2sdefault