news 600 x 399    

CITRA INSTITUTE, BANJARBARU - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) atau dipanggil BP Jamsostek bersama Citra Institute-MP BPJS-HMI menggelar sosialisasi program BP Jamsostek di kalangan pekerja milenial Kalimantan Selatan (Kalsel) yang bertempat di Aula Gedung DPRD Kota Banjarbaru Provinsi Kalsel, Kamis (27/2/2020).

Pada acara tersebut juga dilakukan penyerahan secara simbolis kartu peserta BP Jamsostek kepada seluruh peserta kegiatan, mereka mendeklarasikan diri sebagai "Pekerja Milenial Kalsel Pro Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan".

Hadir dalam acara itu yakni Hery Susanto selaku Ketua Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS (KORNAS MP BPJS), Panji Wibisana Deputi Direktur BP Jamsostek Kalimantan, Hendra Wahyudin (Anggota DPRD Kota Banjarbaru Fraksi Partai Gerindra), Sunardi (Citra Institute), dan Muhammad Maldini Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam/HMI Cab Banjarbaru.

Hery Susanto Ketua Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS (KORNAS MP BPJS) mengatakan pada 2018 lalu, jumlah pekerja yang paling banyak ikut BP Jamsostek di Kalimantan Tengah sebesar 50%.

Posisi berikutnya ditempati oleh Kalimantan Timur dengan persentase kepesertaan 49,2 persen, Kalimantan Utara dengan komposisi 43,76 persen, Kalimantan Barat 25,80 persen, dan Kalimantan Selatan berada diposisi terakhir sebesar 22,35% persen.

"Kalsel provinsi dengan jumlah kepesertaan BP Jamsostek yang paling minim di Kalimantan, ini indikator minimnya perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kalimantan, karena itu generasi milenial Kalsel harus menjadi pendorong perubahan dalam peningkatan kepesertaan BP Jamsostek, angkat perlindungan dan jaminan sosial pekerja di Kalsel lebih tinggi lagi, itu perintah konstitusi," kata Hery Susanto.

0
0
0
s2sdefault
lps600 x 399    
     
KAJEN- Untuk memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap masyarakat yang memercayakan simpanannya di bank, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin simpanan maksimal Rp 2 miliar per nasabah per bank.
 
Demikian disampaikan Kepala Divisi Perhitungan dan Verifikasi Premi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Budi Joyo Santoso. ‘’Nilai simpanan yang dijamin LPS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 yakni maksimal Rp 2 miliar per nasabah per bank. Untuk syarat simpanan yang layak dibayar sendiri sesuai Pasal 19 ayat 1 UU LPS adalah tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS dan tidak melakukan tindakan merugikan bank,’’terang dia.
 
Dia mengatakan, perlindungan ini sesuai dengan dua fungsi LPS yakni menjamin simpanan nasabah penyimpan dan aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangan. Sedang tugasnya melaksanakan fungsi penjaminan simpanan, memelihara stabilitas sistem perbankan dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal. ‘’Jadi masyarakat tidak perlu lagi ragu menyimpan uangnya di bank,’’katanya.
 
Wakil Bupati Pekalongan Arini Harimurti mengatakan, dengan adanya peran dari LPS ini diharapkan kepercayaan nasabah maupun perbankan semakin meningkat terutama dalam memercayakan simpanannya di bank. Hal ini sesuai dengan tema yang diangkat dalam seminar dan diskusi kali ini yaitu Peran LPS dalam Mendukung Stabilitas Sistem Perbankan. ‘’Tema ini tepat diterapkan mengingat kini nasabah membutuhkan perlindungan hukum lantaran rawan terjadinya hal tidak diinginkan seperti investasi bodong dan adanya risiko penyimpanan secara manual,’’tuturnya.
 
bi600x399
 
 
 
     
TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Bank Indonesia selaku pengatur dan pengawas perbankan di Indonesia yang juga sebagai peyelengara pembayaran dalam waktu dekat berencana meluncurkan kartu Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
 
Dengan adanya GPN diharapkan pengelolaan administrasi keuangan perbankan yang selama ini dipegang oleh pihak asing bisa dikelola oleh negara. Pasalnya, untuk jasa pengelolaan administrasi keungan, negara harus mengeluarkan triliuan rupiah setiap tahunnya.
 
Dikatakan Hamid Ponco Wibowo Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Jawa Tengah, selama ini administrasi perbankan di Indonesia dikelola oleh pihak asing seperti Visa dan Master.
 
"Untuk itu, Bank Indonesia meluncurkan inovasi GPN, guna mengatasi ketergantungan akan jasa keuangan dari pihak asing," katanya usai menghadiri seminar dan diskusi interaktif bertema peran dan fungsi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi, di Hotel Pesona Kota Pekalongan, Senin (6/8/2018).
 
Pihak Bank Indonesia akan melakukan sosialisasi sekaligus peluncuran GPN ke semua daerah yang ada di Jateng pada 19 Angustus mendatang. Dengan harapan pada tahun 2022 semua warga Indonesia memiliki GPN.
 
"Selain bekerja sama dengan Pemerintah, kami juga akan melakukan koordinasi bersama perbankkan yang mengeluarkan kartu debit maupun kredit. Nantinya semua kartu yang dikeluarkan bank akan dibubuhi logo GPN berupa burung garuda berwarna merah," paparnya.
 
Hamid menambahkan, jika pengelolaan administrasi keungan dikelola pihak asing merupakan sebuah kerugian. Karena pihak yang mengelola tahu data-data perbankkan di Indonesia.
 
"Kalau nominal pengeluran untuk jasa pengelolaan administrasi keuangan saya kurang paham. Namun negara mengeluarkan triliunan rupiah untuk jasa tersebut, jika negara bisa mengelola sendiri pasti akan memangkas pengeluaran dan dengan GPN perbankkan di Indonesia bisa berdaulat," katanya.
 
Ditambahkannya terkait keamanan dan ketersediaan Sumber Daya Masyarakat (SDM) ataupun teknologinya dalam peluncuran GPN, pihak Bank Indonesia sudah menyiapkannya. "Kami sudah siap, terkait keamanan ataupun SDM nya. Semoga saja inovasi Bank Indonesia bisa memajukan negara," timplanya. (*)
 
 
 
 
0
0
0
s2sdefault
ojk600 x 399    
     

PEKALONGAN – Rakyat kecil dan miskin sering jadi korban kebrutalan ekonomi. Untuk itu, anggota Komisi XI DPR RI Prof Dr Hendrawan Supratikno mengingatkan agar rakyat kecil jangan mau jadi korban.


Hal tersebut ditegaskan Prof. Hendrawan sebagai Nara Sumber dalam seminar dan diskusi interaktif Optimalisasi Pengawasan Industri Jasa Keuangan di Hotel Horison Pekalongan Jumat malam (4/5/2018).

Dikatakan, dari kondisi miskin, rakyat dituntut memenuhi kebutuhan sosial yang tinggi. Seperti hajatan hingga kebutuhan memaksa lain. Akhirnya jadi korban rentenir. Kemudian saat ekonomi bangkit, pulang jadi TKI, langsung ditawari investasi bodong. Uang dalam sekejap hilang lagi.

“Teknologi, juga membuat kaum miskin mendapat kesulitan, kayak e-money untuk tol, banyak yang saldo kurang karena kurang paham, jadi repot,” keluhnya.

Mistisme dan harapan dapat uang secara cepat juga menjadi godaan. Sehingga muncul penggemar togel, percaya penggalangan uang dan sebagainya. Untuk itu, dirinya berharap peran pemerintah dalam membantu berikan pemahaman kepada kaum miskin tersebut.

Selama ini katanya, DPR banyak mendapat keluhan dari masyarakat karena praktik investasi bodong yang menggiurkan. Menurutnya, perlindungan konsumen investasi dan keuangan sudah menjadi tema sentral sejak pembentukan UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dia meminta OJK proaktif dan segera mengeluarkan peraturan OJK yang bukan hanya bersifat preventif. Tapi juga ada tenaga pengawas yang proaktif serta mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi nasabah yang dirugikan.

0
0
0
s2sdefault