![]() |
CITRA INSTITUTE, BANJARBARU - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) atau dipanggil BP Jamsostek bersama Citra Institute-MP BPJS-HMI menggelar sosialisasi program BP Jamsostek di kalangan pekerja milenial Kalimantan Selatan (Kalsel) yang bertempat di Aula Gedung DPRD Kota Banjarbaru Provinsi Kalsel, Kamis (27/2/2020).
Pada acara tersebut juga dilakukan penyerahan secara simbolis kartu peserta BP Jamsostek kepada seluruh peserta kegiatan, mereka mendeklarasikan diri sebagai "Pekerja Milenial Kalsel Pro Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan".
Hadir dalam acara itu yakni Hery Susanto selaku Ketua Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS (KORNAS MP BPJS), Panji Wibisana Deputi Direktur BP Jamsostek Kalimantan, Hendra Wahyudin (Anggota DPRD Kota Banjarbaru Fraksi Partai Gerindra), Sunardi (Citra Institute), dan Muhammad Maldini Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam/HMI Cab Banjarbaru.
Hery Susanto Ketua Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS (KORNAS MP BPJS) mengatakan pada 2018 lalu, jumlah pekerja yang paling banyak ikut BP Jamsostek di Kalimantan Tengah sebesar 50%.
Posisi berikutnya ditempati oleh Kalimantan Timur dengan persentase kepesertaan 49,2 persen, Kalimantan Utara dengan komposisi 43,76 persen, Kalimantan Barat 25,80 persen, dan Kalimantan Selatan berada diposisi terakhir sebesar 22,35% persen.
"Kalsel provinsi dengan jumlah kepesertaan BP Jamsostek yang paling minim di Kalimantan, ini indikator minimnya perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kalimantan, karena itu generasi milenial Kalsel harus menjadi pendorong perubahan dalam peningkatan kepesertaan BP Jamsostek, angkat perlindungan dan jaminan sosial pekerja di Kalsel lebih tinggi lagi, itu perintah konstitusi," kata Hery Susanto.
Read more: Peserta Jamsostek Kalsel Paling Rendah di Kalimantan
![]() |
||
![]() |
|
|
||
![]() |
||
PEKALONGAN – Rakyat kecil dan miskin sering jadi korban kebrutalan ekonomi. Untuk itu, anggota Komisi XI DPR RI Prof Dr Hendrawan Supratikno mengingatkan agar rakyat kecil jangan mau jadi korban.
Hal tersebut ditegaskan Prof. Hendrawan sebagai Nara Sumber dalam seminar dan diskusi interaktif Optimalisasi Pengawasan Industri Jasa Keuangan di Hotel Horison Pekalongan Jumat malam (4/5/2018).
Dikatakan, dari kondisi miskin, rakyat dituntut memenuhi kebutuhan sosial yang tinggi. Seperti hajatan hingga kebutuhan memaksa lain. Akhirnya jadi korban rentenir. Kemudian saat ekonomi bangkit, pulang jadi TKI, langsung ditawari investasi bodong. Uang dalam sekejap hilang lagi.
“Teknologi, juga membuat kaum miskin mendapat kesulitan, kayak e-money untuk tol, banyak yang saldo kurang karena kurang paham, jadi repot,” keluhnya.
Mistisme dan harapan dapat uang secara cepat juga menjadi godaan. Sehingga muncul penggemar togel, percaya penggalangan uang dan sebagainya. Untuk itu, dirinya berharap peran pemerintah dalam membantu berikan pemahaman kepada kaum miskin tersebut.
Selama ini katanya, DPR banyak mendapat keluhan dari masyarakat karena praktik investasi bodong yang menggiurkan. Menurutnya, perlindungan konsumen investasi dan keuangan sudah menjadi tema sentral sejak pembentukan UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dia meminta OJK proaktif dan segera mengeluarkan peraturan OJK yang bukan hanya bersifat preventif. Tapi juga ada tenaga pengawas yang proaktif serta mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi nasabah yang dirugikan.