Efriza
Peneliti Citra Institute, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN)

 

Pengaturan jadwal pelaksanaan Pilkada Serentak menghangat kembali seiring rencana revisi Undang-Undang Pemilu (UU Nomor 7 Tahun 2017). Partai-partai politik awalnya memang bersuara nyaring di gedung Senayan, namun dalam perkembangannya, dorongan untuk melakukan revisi kian menyusut. Suara partai-partai makin sayup-sayup terdengar. Hal ini disebabkan karena pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak rencana revisi UU Pemilu. Pemerintah tetap bersikeras atas rumusan undang-undang sebelumnya, yang menetapkan Pilkada dilakukan secara serentak dengan Pemilu Nasional di tahun 2024 (Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 tahun 2016).

0
0
0
s2sdefault
         
           

Oleh : Hery Susanto, SPi, MSi
Ketua Umum Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORNAS MP-BPJS)

 

Ombudsman RI atau disingkat ORI merupakan lembaga yang mempunyai fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara, badan hukum milik swasta maupun perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik baik yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). (Pasal 1 UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI).

0
0
0
s2sdefault
         
           

Efriza
Peneliti Citra Institute, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN)

 

Konferensi pers Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Ketua Umum Partai Demokrat menarik perhatian publik. Ia menyatakan adanya gerakan upaya kudeta kepemimpinan partai demokrat. Kudeta ini disinyalir melibatkan pejabat tinggi pemerintahan. Lalu, sebenarnya apa yang terjadi dengan Partai Demokrat? Dan, mengapa ada gerakan yang disinyalir Kudeta tersebut? Artikel ini ingin membahas permasalahan tersebut.

Partai Demokrat Seperti Balon Tiup

Partai Demokrat sejak dua pemilu terakhir, mengalami penurunan suara drastis dan konsisten. Partai ini layaknya sebuah balon tiup, dari tak ada, lalu ditiup/dipompa hingga membesar, tetapi ketika udara di dalam balon itu hilang, akan menyusut hingga mengempis.

0
0
0
s2sdefault
         
           

Hasrul Harahap
Peneliti Citra Institute; Tenaga Ahli DPR RI

 

Sejak Pengawas Pemilu terbentuk tahun 2007 hingga 2020 ini, kewenangannya mengalami eskalasi terus meningkat baik dalam menyelenggarakan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Pada embrio awal, pengawas pemilu merupakan bagian subordinat dari Komisi Pemilihan Umum. Pada fase selanjutnya (kurun waktu 2011-2015), bawaslu dikenal memiliki kewenangan mencegah dan penindak atas laporan atau temuan dugaan pelanggaran.

Dewasa ini, pengawas pemilu diberi kewenangan tambahan oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa proses politik pemilu dan pilkada. Kewenangan ini tergolong baru.

0
0
0
s2sdefault
         
           

Efriza
Peneliti Citra Institute

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam reshuffle pertama di kabinet Indonesia Maju menunjuk Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial menggantikan Julian Batubara, yang tersandung kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp17 miliar. Antusias dan Harapan Publik pun tinggi berdasarkan kinerja Risma sebagai walikota Surabaya populer di publik.

Persepsi positif masyarakat dapat menurun bahkan drastis, jika tak segera mengakhiri pro dan kontra. Kekhawatiran berubahnya persepsi positif menjadi negatif, turut menghinggapi di kalangan anggota PDI Perjuangan. Penyebabnya adalah Risma sebagai Menteri Sosial dalam kurun waktu 16 hari kerjanya pasca dilantik malah mengesankan, Menteri Sosial offside. Risma bekerja layaknya menuju Kursi DKI-1 dengan gaya ‘blusukan-nya’. Padahal Risma ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menata ulang kerja Kementerian Sosial dalam meraih kembali simpatik publik pasca terjadinya korupsi dana Bansos yang dilakukan oleh Pimpinan Tertinggi kementerian tersebut, Julian Batubara.

0
0
0
s2sdefault
heri          

Hery Susanto, MSi (Ketua Umum KORNAS MP-BPJS)

Ombudsman Republik Indonesia atau disingkat ORI merupakan lembaga negara yang mempunyai fungsi mengawasi penyelenggaraaan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara, badan usaha milik swasta maupun perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik baik yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). (Pasal 1 UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI).

0
0
0
s2sdefault
         
           

Efriza
Peneliti Citra Institute

 

Memasuki bulan Desember 2020 lalu, amat disayangkan bahwa Pemerintah Pusat justru menurunkan sosialisasi masif untuk mencegah terjadinya peningkatan penyebaran covid-19. Pengawasan dan evaluasi juga menurun, yang disebabkan konsentrasi dialihkan untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada.

Penurunan perhatian disinyalir karena Presiden Jokowi “meradang” atas kinerja Menteri Kesehatan yang tetap tak sesuai harapan. Dalam konteks vaksinasi misalnya, Presiden Jokowi sebenarnya mengharapkan secepatnya. Jika perlu, akhir Desember 2020, vaksinasi sudah dilakukan agar agenda lain yang telah ditetapkan dapat dijalankan, misalnya, pembukaan sekolah secara tatap muka yang dicanangkan Januari 2021. Namun impian ini buyar tertiup angin. Akar permasalahannya adalah lambatnya hasil uji klinis, padahal pemerintah telah mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin Sinovac dari China pada 6 Desember lalu. Kekecewaan inilah yang disinyalir melandasi Presiden Jokowi melakukan reshuffle terhadap Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, pada 22 Desember 2020 lalu.

0
0
0
s2sdefault
     
       

Yusa' Farchan
Direktur Eksekutif Citra Institute

 

The renewal of Islam thinking indeed happened much earlier before the independence age. M. Thaib Umar (1874-1920), Muhammad Djamil Jambek (1860-1947), Abdullah Ahmad (1878-1933) and H. Agus Salim (1884-1954) were figures who had enlivened Islam thinking in the motherland. The awakening of Islam thinking in Indonesia, which was seeded by these figures had been tightened to Dutch’s colonialism and imperialism contexts in Indonesia.

0
0
0
s2sdefault
         
           

Yusa’ Farchan
Direktur Eksekutif Citra Institute;
Peneliti Pusat Reformasi Pemilu (CETRO) 2007-2009

 

Perkembangan politik nasional semakin bergerak dinamis dengan dihidupkannya kembali mesin politik Partai Masyumi. Dengan tagline Masyumi Reborn, partai politik yang pernah dibubarkan pada 1960 ini dideklarasikan kembali bertepatan dengan tasyakuran milad ke 75 Partai Masyumi di aula Masjid Furqon, Jakarta Pusat, 7 November 2020.

Upaya menghidupkan kembali Partai Masyumi saat ini sebetulnya bukan kali yang pertama. Sejak dibebaskan dari tahanan pada awal 1966, Mohammad Natsir, pendiri sekaligus mantan Ketua Umum Partai Masyumi berupaya menghidupkan kembali partai politik yang didirikan pada November 1945 dan dibubarkan Sukarno 15 tahun kemudian.

0
0
0
s2sdefault
     
       

Yusa' Farchan
Direktur Eksekutif Citra Institute

 

Gelanggang pilkada semakin memacu adrenalin politik Gibran Rakabuming Raka (putra sulung Presiden Jokowi) untuk berlari kencang. Aktivitas dan jam terbang politik yang pendek, tak membuatnya ciut dalam arena sirkulasi kepemimpinan elite politik lokal. Tudingan miring politik dinasti, yang menembus langsung jantung kekuasaan negara, justru membuatnya semakin enerjik dalam merespons sekaligus mengelola harapan publik.

Di tahap candidacy, pebisnis kuliner ini melenggang mulus, mematahkan ekspektasi dan karier politik rival internalnya, Achmad Purnomo dalam bursa persaingan kandidat di internal partai.

0
0
0
s2sdefault
         
           

Efriza
Peneliti Citra Institute; Penulis Buku “Kekuasaan Politik”

 

Pemerintah dan penyelenggara pemilu tetap kukuh melanjutkan Pilkada di tengah pandemi. Sikap kukuh ini ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

0
0
0
s2sdefault
     
       

Yusa’ Farchan
Direktur Eksekutif Citra Institute; Peneliti Pusat Reformasi Pemilu (CETRO) 2007-2009

 

Politik kekerabatan (political kinship) yang lebih populer dengan istilah politik dinasti, kembali menjadi sorotan publik, terutama ketika Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi mendapatkan mandat politik PDIP, 17 Juli 2020 sebagai Bakal Calon Walikota Solo.

Diskursus politik dinasti seolah seperti benang kusut yang sulit diurai dan dicarikan jalan keluarnya. Sebagian besar kalangan menganggap, politik dinasti adalah residu demokrasi karena menabrak batas-batas standar etik dan moral politik pemegang kuasa. Sebagian lagi menganggap politik dinasti adalah realitas politik yang wajar karena memiliki akar historis yang kuat dalam lanskap politik tanah air.

0
0
0
s2sdefault